Penggerebekan Markas OPM Ada Rekayasa?
[image: Wenand Watory]JAYAPURA –Penggerebekan terhadap anggota OPM di
Kampung Sasawa, Kabupaten Kepulauan Yapen tangggal 1 Februari lalu hingga
menangkap sebanyak 10 orang dan salah satu dari kelompok mereka tewas
tertembak, diduga ada rekayasa.
Hanya saja, rekayasa dalam aksi penggerebekan itu belum diketahui motifnya
seperti apa dan apakah ada oknum dibalik layar, sehingga membuat situasi
tidak kondusif.
Adanya dugaan rekayasa ini diungkapkan anggota DPRP Ir. Wenand Watory
kepada wartawan, kemarin di DPRP.
“Informasi yang saya dapat bahwa kejadian tidak signifikan, tapi ini juga
pe... lainnya »
BUDAYA NOKEN, PENGAKUAN KONSTITUSI ATAS DEMOKRASI GAYA PAPUA
Senin, 10 -11 Februari 2014 13:17
*Oleh : Benny Sweny*
Membaca artikel dengan judul “Sistem Noken Akan Selalu Memakan Korban” yang
ditulis oleh Pares L.Wenda dalam Harian Cenderawasih Pos terbitan Selasa,
28 Januari 2014, yang juga menyitir dua buku tentang noken yang sudah
dipublisir yakni buku “Sistim Noken demokratiskah” karangan Pieter
Ell/Theo Kosay, dkk dan”Pilgub Papua tidak demokratis” karangan Pares
L.Wenda, mendorong saya mencari kedua buku tersebut. Saya sudah membaca
buku “sistim noken demokratiskah” karena diberikan secara langsung oleh
pen... lainnya »
Perda Soal 14 Kursi DPR Segera Disidangkan
JAYAPURA — Ramainya pemberitaan mengenai pengalokasian 14 Kursi di DPR
untuk hak politik Orang Asli Papua, dianggapi dingin oleh Gubernur Papua
Lukas Enembe.
Menjawab pertanyaan Bintang Papua di Makodam XVII Cendrawasih pada Selasa
(18/02) siang, Gubernur mengaku saat ini draft Raperda mengenai 14 kursi
telah diajukan ke DPR Papua untuk disahkan menjadi Perda.
“Perda sudah siap, kita sudah kirim ke DPR Papua. Tinggal diagedankan untuk
rapat sidang Paripurna untuk memutuskan 14 kursi untuk disahkan menjadi
Perda,” aku Gubernur.
Setelah Perda mengenai 14 kursi disahkan, Gubernur menjela... lainnya »
GREENPEACE: MORATORIUM TIDAK MAMPU SELAMATKAN HUTAN PAPUA
*Jayapura, 19/2 (Jubi) – Organisasi Greenpeace Asia Tenggara menilai
moratorium hutan yang ditetapkan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pada
2013 lalu, tidak akan mampu menyelamatkan hutan Papua.*
Charlesharles Tawaru, pekampanye Greenpeace untuk hutan Papua
mengungkapkan, dalam dua tahun terakhir ini banyak sekali ijin baru,
terutama di sektor perkebunan yaitu Hutan Tanaman Industri (HTI) dan
perkebunan sawit. Sektor ini banyak mencaplok kawasan hutan yang masih
perawan.
“Ini suatu bukti nyata, bahwa moratorium kurang menggigit karena
instrumen hu... lainnya »
DRAFT RUUPP PASAL 2 MELECEHKAN PEREMPUAN PAPUA
*Jayapura, 18/2 (Jubi)—Draft Rancangan Undang-Undang Pemerintahan
Otonomi Khusus Plus Papua (RUUPP), terutama pasal 2, dinilai sebagai suatu
penghinaan dan pelecehan terhadap perempuan Papua yang menikah atau kawin
dengan laki-laki yang bukan orang Papua.*
Hal tersebut diungkapkan Victor Abaidata,salah satu peserta Workshop
bertemakan Akuntabilitas dan Transparan yang diselenggarakan The Jawa Pos
Institute of Pro Otonomi (JPIP) yang bekerjasama dengan USAID Indonesia, di
Swissbell Hotel Jayapura,Selasa(18/2).
” Ayah saya orang Gorontalo, tetapi Ibu saya... lainnya »
MAHASISWA PAPUA DI MAKASSAR DITEROR, FASILITAS ASRAMA PUTRI LENYAP
*Jayapura, 18/2 (Jubi) -Aksi teror pasca penyerangan dua bulan lalu
masih terus dirasakan mahasiswa-mahasiswi asal Papua di kota studi
Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Kepolisian setempat terkesan enggan
mengungkap pelaku, padahal kasusnya sudah lama dilaporkan, Pemerintah
Provinsi Papua pun belum memberi respon.*
“Sejak kejadian pada awal bulan Januari lalu kami sudah berkali-kali
menghubungi pejabat Pemerintah Provinsi Papua, tetapi sampai sekarang tidak
ada tanggapan. Situasi di sekitar asrama belum nyaman, tiap malam kami
diteror terus,” ungkap... lainnya »
Hilangnya 5 Nelayan : Pemerintah PNG Belum Berikan Ijin Pencarian
MERAUKE – Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Merauke, Albertus Muyak,
S.E., M.Si., mengatakan bahwa hingga saat ini Pemerintah Papua New Guinea
(PNG) belum mengeluarkan ijin pencarian 5 korban hilang akibat insiden
pembakaran 1 unit speedboat yang ditumpangi 10 nelayan Merauke di Laut Karu
(PNG), Kamis (6/2) lalu.
Menurut Muyak, Pemerintah PNG belum mengeluarkan ijin pencarian 5 korban di
wilayahnya, sementara pihak Pemerintah RI melalui Pemda Merauke sudah
berinisiatif bersurat ke Konsulat Jenderal PNG di Jayapura dan Konsulat RI
di Vanimo (PNG), guna ijin pencarian korban hil... lainnya »
PNG KOMITMEN LAKSANAKAN REFERENDUM DI BOUGAINVILLE
Perdana Menteri PNG O’Neil berjabatan tangan dengan Presiden RI Soesilo
Bambang Yudhoyono saat O’Neil berkunjung ke Indonesia. (Jubi/ist)ANA
*Jayapura, 19/2 (Jubi) – **Pemerintah Nasional PNG telah memberikan
rekomendasi untuk komite parlemen yang akan didirikan untuk memberikan
pengawasan politik dan kepemimpinan dalam kaitannya dengan pelaksanaan
referendum di Daerah Otonomi Bougainville . *
“ Apa yang terjadi di Bougainville adalah tragedi kemanusiaan yang amat
mengerikan,” kata
Perdana Menteri Peter O’Neill dalam sebuah pernyataan kepada parlemen
... lainnya »
Sistem Noken Disikapi Pro Kontra
Yan Mandenas/Doc.Binpa
JAYAPURA - Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua menegaskan, dalam
pemilu legislatif dan presiden yang berlangsung tahun ini, sistem Noken
tidak akan diterapkan lagi. Keputusan itu menuai pro kontra dari sejumlah
partai politik peserta pemilu. Ada yang mendukung penggunaan noken dan yang
menolak keras.
Ketua Fraksi Pikiran Rakyat DPR Papua, Yan Permenas Mandenas mendukung
keputusan KPU.
“Keputusan sistem Noken tidak diberlakukan lagi, bukti ketegasan KPU pusat,
yang harus dihormati dan ditindak lanjuti dengan mengimplementasikannya
pada Pemilu yang akan b... lainnya »
One Man One Vote Masih Sulit di Papua
Gubernur : Amerika Saja Tidak Pakai Sistem itu
[image: Gubernur Papua, Lukas Enembe didampingi Kapolda Papua dan Pangdam
XVII/Cenderawasih saat diwawancarai wartawan, Selasa 18/2 kemarin.]JAYAPURA
— Keinginan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua agar dalam pelaksanaan
Pemilu nanti di daerah pedalaman Papua khususnya wilayah Pegunungan, untuk
tetap adanya penerapan one man one vote bukan sistem noken, di anggap
Gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP., MH masih sulit diterapkan.
“Demokrasi se-modern apapun, misalnya Amerika saja tidak pakai one man one
vote, Amerika yang sudah bangun demokr... lainnya »
08.19 | 0
komentar
