BREAKING NEWS

Penggerebekan Markas OPM Ada Rekayasa?

Yomanak Wenda di PROMOSI DEMOKRASI DAN PERDAMAIAN PAPUA - 6 hari yang lalu

[image: Wenand Watory]JAYAPURA –Penggerebekan terhadap anggota OPM di Kampung Sasawa, Kabupaten Kepulauan Yapen tangggal 1 Februari lalu hingga menangkap sebanyak 10 orang dan salah satu dari kelompok mereka tewas tertembak, diduga ada rekayasa. Hanya saja, rekayasa dalam aksi penggerebekan itu belum diketahui motifnya seperti apa dan apakah ada oknum dibalik layar, sehingga membuat situasi tidak kondusif. Adanya dugaan rekayasa ini diungkapkan anggota DPRP Ir. Wenand Watory kepada wartawan, kemarin di DPRP. “Informasi yang saya dapat bahwa kejadian tidak signifikan, tapi ini juga pe... lainnya »

BUDAYA NOKEN, PENGAKUAN KONSTITUSI ATAS DEMOKRASI GAYA PAPUA

Yomanak Wenda di PROMOSI DEMOKRASI DAN PERDAMAIAN PAPUA - 6 hari yang lalu

Senin, 10 -11 Februari 2014 13:17 *Oleh : Benny Sweny* Membaca artikel dengan judul “Sistem Noken Akan Selalu Memakan Korban” yang ditulis oleh Pares L.Wenda dalam Harian Cenderawasih Pos terbitan Selasa, 28 Januari 2014, yang juga menyitir dua buku tentang noken yang sudah dipublisir yakni buku “Sistim Noken demokratiskah” karangan Pieter Ell/Theo Kosay, dkk dan”Pilgub Papua tidak demokratis” karangan Pares L.Wenda, mendorong saya mencari kedua buku tersebut. Saya sudah membaca buku “sistim noken demokratiskah” karena diberikan secara langsung oleh pen... lainnya »

Perda Soal 14 Kursi DPR Segera Disidangkan

Yomanak Wenda di PROMOSI DEMOKRASI DAN PERDAMAIAN PAPUA - 1 minggu yang lalu

JAYAPURA — Ramainya pemberitaan mengenai pengalokasian 14 Kursi di DPR untuk hak politik Orang Asli Papua, dianggapi dingin oleh Gubernur Papua Lukas Enembe. Menjawab pertanyaan Bintang Papua di Makodam XVII Cendrawasih pada Selasa (18/02) siang, Gubernur mengaku saat ini draft Raperda mengenai 14 kursi telah diajukan ke DPR Papua untuk disahkan menjadi Perda. “Perda sudah siap, kita sudah kirim ke DPR Papua. Tinggal diagedankan untuk rapat sidang Paripurna untuk memutuskan 14 kursi untuk disahkan menjadi Perda,” aku Gubernur. Setelah Perda mengenai 14 kursi disahkan, Gubernur menjela... lainnya »

GREENPEACE: MORATORIUM TIDAK MAMPU SELAMATKAN HUTAN PAPUA

Yomanak Wenda di PROMOSI DEMOKRASI DAN PERDAMAIAN PAPUA - 1 minggu yang lalu

*Jayapura, 19/2 (Jubi) – Organisasi Greenpeace Asia Tenggara menilai moratorium hutan yang ditetapkan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pada 2013 lalu, tidak akan mampu menyelamatkan hutan Papua.* Charlesharles Tawaru, pekampanye Greenpeace untuk hutan Papua mengungkapkan, dalam dua tahun terakhir ini banyak sekali ijin baru, terutama di sektor perkebunan yaitu Hutan Tanaman Industri (HTI) dan perkebunan sawit. Sektor ini banyak mencaplok kawasan hutan yang masih perawan. “Ini suatu bukti nyata, bahwa moratorium kurang menggigit karena instrumen hu... lainnya »

DRAFT RUUPP PASAL 2 MELECEHKAN PEREMPUAN PAPUA

Yomanak Wenda di PROMOSI DEMOKRASI DAN PERDAMAIAN PAPUA - 1 minggu yang lalu

*Jayapura, 18/2 (Jubi)—Draft Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Otonomi Khusus Plus Papua (RUUPP), terutama pasal 2, dinilai sebagai suatu penghinaan dan pelecehan terhadap perempuan Papua yang menikah atau kawin dengan laki-laki yang bukan orang Papua.* Hal tersebut diungkapkan Victor Abaidata,salah satu peserta Workshop bertemakan Akuntabilitas dan Transparan yang diselenggarakan The Jawa Pos Institute of Pro Otonomi (JPIP) yang bekerjasama dengan USAID Indonesia, di Swissbell Hotel Jayapura,Selasa(18/2). ” Ayah saya orang Gorontalo, tetapi Ibu saya... lainnya »

MAHASISWA PAPUA DI MAKASSAR DITEROR, FASILITAS ASRAMA PUTRI LENYAP

Yomanak Wenda di PROMOSI DEMOKRASI DAN PERDAMAIAN PAPUA - 1 minggu yang lalu

*Jayapura, 18/2 (Jubi) -Aksi teror pasca penyerangan dua bulan lalu masih terus dirasakan mahasiswa-mahasiswi asal Papua di kota studi Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Kepolisian setempat terkesan enggan mengungkap pelaku, padahal kasusnya sudah lama dilaporkan, Pemerintah Provinsi Papua pun belum memberi respon.* “Sejak kejadian pada awal bulan Januari lalu kami sudah berkali-kali menghubungi pejabat Pemerintah Provinsi Papua, tetapi sampai sekarang tidak ada tanggapan. Situasi di sekitar asrama belum nyaman, tiap malam kami diteror terus,” ungkap... lainnya »

Hilangnya 5 Nelayan : Pemerintah PNG Belum Berikan Ijin Pencarian

Yomanak Wenda di PROMOSI DEMOKRASI DAN PERDAMAIAN PAPUA - 1 minggu yang lalu

MERAUKE – Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Merauke, Albertus Muyak, S.E., M.Si., mengatakan bahwa hingga saat ini Pemerintah Papua New Guinea (PNG) belum mengeluarkan ijin pencarian 5 korban hilang akibat insiden pembakaran 1 unit speedboat yang ditumpangi 10 nelayan Merauke di Laut Karu (PNG), Kamis (6/2) lalu. Menurut Muyak, Pemerintah PNG belum mengeluarkan ijin pencarian 5 korban di wilayahnya, sementara pihak Pemerintah RI melalui Pemda Merauke sudah berinisiatif bersurat ke Konsulat Jenderal PNG di Jayapura dan Konsulat RI di Vanimo (PNG), guna ijin pencarian korban hil... lainnya »

PNG KOMITMEN LAKSANAKAN REFERENDUM DI BOUGAINVILLE

Yomanak Wenda di PROMOSI DEMOKRASI DAN PERDAMAIAN PAPUA - 1 minggu yang lalu

Perdana Menteri PNG O’Neil berjabatan tangan dengan Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono saat O’Neil berkunjung ke Indonesia. (Jubi/ist)ANA *Jayapura, 19/2 (Jubi) – **Pemerintah Nasional PNG telah memberikan rekomendasi untuk komite parlemen yang akan didirikan untuk memberikan pengawasan politik dan kepemimpinan dalam kaitannya dengan pelaksanaan referendum di Daerah Otonomi Bougainville . * “ Apa yang terjadi di Bougainville adalah tragedi kemanusiaan yang amat mengerikan,” kata Perdana Menteri Peter O’Neill dalam sebuah pernyataan kepada parlemen ... lainnya »

Sistem Noken Disikapi Pro Kontra

Yomanak Wenda di PROMOSI DEMOKRASI DAN PERDAMAIAN PAPUA - 1 minggu yang lalu

Yan Mandenas/Doc.Binpa JAYAPURA - Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua menegaskan, dalam pemilu legislatif dan presiden yang berlangsung tahun ini, sistem Noken tidak akan diterapkan lagi. Keputusan itu menuai pro kontra dari sejumlah partai politik peserta pemilu. Ada yang mendukung penggunaan noken dan yang menolak keras. Ketua Fraksi Pikiran Rakyat DPR Papua, Yan Permenas Mandenas mendukung keputusan KPU. “Keputusan sistem Noken tidak diberlakukan lagi, bukti ketegasan KPU pusat, yang harus dihormati dan ditindak lanjuti dengan mengimplementasikannya pada Pemilu yang akan b... lainnya »

One Man One Vote Masih Sulit di Papua

Yomanak Wenda di PROMOSI DEMOKRASI DAN PERDAMAIAN PAPUA - 1 minggu yang lalu

Gubernur : Amerika Saja Tidak Pakai Sistem itu [image: Gubernur Papua, Lukas Enembe didampingi Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih saat diwawancarai wartawan, Selasa 18/2 kemarin.]JAYAPURA — Keinginan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua agar dalam pelaksanaan Pemilu nanti di daerah pedalaman Papua khususnya wilayah Pegunungan, untuk tetap adanya penerapan one man one vote bukan sistem noken, di anggap Gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP., MH masih sulit diterapkan. “Demokrasi se-modern apapun, misalnya Amerika saja tidak pakai one man one vote, Amerika yang sudah bangun demokr... lainnya »

Read More

08.19 | 0 komentar

Kepung kelompok bersenjata di Papua, polisi kontak tembak 1 jam

Puluhan anggota Polres Puncak Jaya memburu Kelompok Kekerasan Bersenjata (KKB) yang muncul di Kampung Dondobaga, Kurilik dan Kampung Muara Mulia. Polres Puncak Jaya memperoleh informasi dari warga setempat dan langsung membentuk tim terdiri dari brimob dan TNI yang berjumlah 60 personel.

"Berdasarkan laporan tersebut dibentuk tim untuk menangkap KKB (Kelompok Kekerasan Bersenjata) di dua kampung tersebut. Tim dipimpin oleh Kapolres, Dandim beranggotakan anggota Puncak Jaya, Brimob dan TNI. Jumlah pasukan 60 orang dengan 8 mobil," ujar Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Sulistyo Pudjo, kepada wartawan, Sabtu (8/2).

Sulistyo mengatakan, saat perburuan, sempat terjadi kontak tembak selama 1 jam antara timnya dengan kelompok bersenjata tersebut. Namun, anggota kelompok bersenjata itu lari ke arah ketinggian dan menghilang.

"Saat sampai di ujung Kampung Dondobaga, KKB menempatkan diri di ketinggian dari arah pintu angin melakukan penembakan ke tim penegakan hukum tersebut pada pukul 11.30 WIT. Sempat terjadi tembak selama 1 jam dan tim TNI-Polri mengejar ke arah ketinggian untuk dapat menangkap KKB yang terus menembak ke bawah tetapi kelompok tersebut tidak didapatkan," ujar Sulistyo.

Tidak ada korban jiwa dari pihak TNI-Polri dalam baku tembak tersebut. Sementara korban dari pihak KKB belum diketahui.

Sulistyo menambahkan kelompok bersenjata itu kerap menganggu jalur transportasi udara di mana di daerah tersebut terdapat lapangan udara. Kelompok bersenjata itu kerap menembaki pesawat yang keluar atau masuk.

"Transportasi ini sangat vital untuk masyarakat. Jika penyedia moda udara tidak membantu masyarakat maka masyarakat akan sangat menderita. Karena saat ini saja harga bahan-bahan pokok sudah sangat tinggi dikarenakan gangguan dari KKB terhadap moda transportasi darat berupa pembunuhan terhadap para sopir," ungkap Sulistyo.

Bahkan, lanjut Sulistyo, Kelompok bersenjata ini pernah membunuh, memutilasi dan membakar hidup-hidup korbannya. Teror seperti ini, kata Sulistyo, yang menyebabkan para sopir enggan membawa kebutuhan sehari hari dari Wamena ke Mulia.

"Sehingga satu-satu nya moda transportasi yang dapat diandalkan saat ini adalah moda udara.
Itu yang saya sampaikan merupakan teror secara ekonomi kepada masyarakat di kota Mulia atau di desa desa di Puncak Jaya yang tidak gampang lagi mendapatkan kebutuhan pokok," ujarnya.

Read More

11.43 | 0 komentar

MSG Datang, 30-an Aktivis di Papua Ditangkap

Polisi Jayapura dan para aktivis Papua yang berunjuk rasa saat kedatangan Melanesian Spearhead Group (MSG). Foto: Khatarina Lita

 

 

KBR68H, Jayapura - Sebanyak 30-an aktivis Papua Merdeka ditangkap Kepolisian Jayapura saat berunjuk rasa meminta organisasi antarnegara-negara Melanesia  yakni Melanesian Spearhead Group (MSG) untuk mendukung Papua dalam keanggotaan negara-negara Asia Pasific. Demo mereka gelar di Kantor DPR Papua.

Menurut Kapolresta Jayapura, Alfred Papare, koordinator aksi unjuk rasa, Markus Haluk dan 30-an aktivis digiring ke Polresta Jayapura dengan alasan tidak memiliki izin dalam aksinya. “Kami hanya memintai keterangan mereka. Tidak ada penangkapan, pemukulan maupun intimidasi saat dilakukan pengamanan unjuk rasa,” jelas Alfred Papare kepada wartawan di Jayapura, Senin (13/1).

Hingga berita ini diturunkan Markus Haluk dan dua rekannya masih dimintai keterangan oleh penyidik. Sementara 30-an aktivis lainnya berada di halaman polres setempat.

“Jika mengacu pada UU no 9/1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum, aksi ini telah menyalahi aturan dan dapat dibubarkan. Namun, kami tidak membubarkan mereka, hanya saja saat itu saya menawarkan kepada massa, apakah mau stop dan Markus Haluk kami amankan karena dia sebagai penanggung jawab dalam aksi tersebut,” ujar Alfred.

Sementara, Juru bicara Polda Papua, Pudjo Sulistyo menambahkan, tidak ada dugaan pelanggaran HAM dan intimidasi yang dilakukan dalam pengamanan aksi unjuk rasa di Kantor DPR Papua hari ini. Soal penangkapan para aktivis, ia menyatakan, sudah sesuai prosedur.

“Seharusnya 3 hari sebelum aksi berlangsung, massa ini sudah mengajukan pemberitahuan dan izin kepada kepolisian, tidak tiba-tiba muncul dan melakukan aksi di gedung itu. Dalam pengamanan sejumlah aktivis, juga tidak dilakukan pemukulan dan intimidasi lainnya.  Namun jika ada massa yang menolak diamankan, ya tetap kita sesuai dengan protap yang ada,” jelasnya di Jayapura, senin (13/1).

Salah satu aktivis yang diamankan, Elias mengaku tidak menerima Markus Haluk dan dua rekan lainnya ditangkap terlebih dahulu di DPR Papua. Sebab, unjuk rasa yang dilakukan tidak melakukan aksi kekerasan dan berlangsung tertib.

“Massa sengaja menggelar aksinya di kantor tersebut, karena kantor DPR kan  sebagai kantor rakyat. Ini dimaksudkan agar para anggota dewan dapat memfasilitasi massa dengan kedatangan tamu MSG. Namun belum juga masuk ke halaman  kantor itu, aparat kepolisian langsung menghadang kami dan sempat terjadi perlawanan. Kamera handcam dan kamera foto kami diambil dan gambarnya dihapus oleh polisi,” jelasnya.

Beberapa barang bukti yang diamankan di Polresta Jayapura antara lain spanduk bertuliskan “West Papua People Support WPNCL for MSG Membership” yang di bagian kirinya terdapat gambar bendera Bintang Kejora. Spanduk lain bertuliskan soal dukungan penuh bangsa Papua sebagai anggota MSG untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan.

Pertemuan Gubernur dan MSG

Gubernur Papua, Lukas Enemebe usai melakukan pertemuan tertutup selama lebih dari dua jam dengan para delegasi MSG menyebutkan, masyarakat  Papua diminta untuk tidak mengingat masa lalu yang ada dugaan pelanggaran HAM. Sebab saat ini dapat ditata kembali bersama-sama dengan pemerintah setempat.

“Saya mengerti bahwa selama Orde Baru banyak terjadi pelanggaran HAM dan sejarah sudah mencatat. Namun, reformasi telah bergulir dan Indonseia sudah lebih terbuka dengan melahirkan UU 21/2001 bagi Papua. Kami lebih mendorong pembangunan di Papua, dengan segala potensi yang ada, untuk untuk kemajuan rakyat Papua,” jelasnya.

Kunjungan MSG, kata Lukas, atas permintaan masyarakat Papua yang berada disana. “Ini kunjungan untuk pertama kalinya dan kami pasti akan melakukan kunjungan balasan kepada mereka. Ke depan kami akan mengadakan pertemuan lebih terbuka, sehingga semua orang dapat melihat perubahan yang ada. Hubungan yang akan dibangun akan lebih kepada hubungan budaya, ekonomi dan saling melakukan kunjungan,” katanya.

Sementara, Menteri Luar Negeri Papua Nugini, Hon Rimbink Pato dalam keterangannya kepada wartawan mengaku selama diskusi dengan Muspida Papua menilai ada beberapa kesamaan, khususnya dari sisi  budaya. “Salah satu yang dibahas adalah kesepakatan pembangunan ekonomi, regulasi Papua, serta di bidang perdagangan joint venture. Pemberlakukan Otsus di Papua juga sangat menarik,” jelasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa dua negara lainnya yakni Vanuatu dan New Kaledonia memutuskan mengundurkan diri berkunjung ke Papua disaat keberangkatan. Ia juga tidak mengetahui alasannya secara rinci.

Rombongan MSG yang berkunjung ke Papua hari ini (13/1) terdiri dari tiga menteri luar negeri, masing-masing Menteri Luar Negeri Fiji Ratu Inoke Kubuabola,  Menlu Papua Nugini Rimbink Pato dan Menlu  Salomon Soalaoi Clay Forau. Kunjungannya ke Papua hari ini adalah bertemu degan Muspida Papua, melakukan kunjungan ke SMK 1 Jayapura dan Bank Papua. Rombongan ini langsung kembali Jakarta. “Rombongan ini sengaja menggunakan helikopter dari Kodam Cenderwasih ke Bandara Sentani untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan,” ujar salah satu sumber yang namanya enggan disebutkan.  

Sementara menyambut kedatangan rombongan MSG, Kampus Universitas Cenderawasih di Abepura ditutup oleh sejumlah mahasiswa yang menamakan diri Gempar. Sejumlah mahasiswa ini meminta agar delegasi MSG bertemu dengan masyarakat Papua, tapol/napol dan korban pelanggaran HAM.

Read More

09.05 | 0 komentar

Jayapura 07/01 (Jubi) – Seorang warga sipil bernama M. Halil yang berprofesi sebagai tukang ojek, Selasa (07/01) pagi tadi tewas tertembak

Ilustrasi Penembakan Papua

Jayapura 07/01 (Jubi) – Seorang warga sipil bernama M. Halil yang berprofesi sebagai tukang ojek, Selasa (07/01) pagi tadi tewas tertembak oleh Kelompok  Bersenjata di Kampung Wuyuneri, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya.
Dari data yang di himpun media ini, pagi tadi sekitar pukul 08:00 waktu papua M. Halil meninggal dunia akibat luka tembak pada bagian mata sebelah kanan. Penembakan terhadap seorang warga sipil tersebut terjadi di Kampung Wuyuneri, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya.
Saat di tembak, korban yang mengenakan rompi ojek dengan nomor 152 sedang mengendarai sepeda motor Jupiter Z bernomor polisi DS 2283 PJ.
Kabid Humas Polda Papua, AKBP. Sulistyo Pudjo Hartono kepada wartawan menuturkan pihaknya telah mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Mulia, Kabupaten Puncak Jaya.
“Saat polisi menerima laporan, anggota Polres Puncak Jaya mendatangi TKP dipimpin langsung Kapolres Puncak Jaya dan pelaku diduga dari Kelompok Kriminal Bersenjata,” kata Pudjo, Selasa (07/01).
Sementara itu, Kapolres Puncak Jaya, AKBP. Marselis Sarimin saat di konfirmasi membenarkan penembakan tersebut dan meminta untuk menanyakan langsung ke Kabid Humas Polda Papua. “Tanya ke Kabid Humas saja, kita lagi sibuk jadi,” kata Marselis, Selasa (07/01). (Jubi/Indrayadi TH)

Read More

08.57 | 0 komentar

Sejumlah warga saat mengevakuasi salah satu warga yang sempat tertimbun longsor di Distrik Lolat (Ist)

Wamena, 6/1 (Jubi) – Bencana tanah longsor terjadi di tujuh kampung di Distrik Lolat, Kabupaten Yahukimo, Kamis (2/1) lalu sekitar pukul 17.00 Wit sehingga menyebabkan kebun dan ternak warga di distrik tersebut tertimpa longsor.
Ketua tim penanggulangan bencana longsor Distrik Lolat, Yafet Bahabol ketika dikonfirmasi wartawan di posko penanggulangan longsor Lilat di Wamena, Senin (6/1) menjelaskan, longsor terjadi setelah pada saat itu hujan lebat turun di wilayah tersebut, pasalnya tujuh kampung yang tertimpa longsor berada distruktur tanah yang labil dan berada di kemiringan.
Dijelaskan pula, hingga saat ini tim penanggulangan bencana longsor belum mengetahui pasti berapa hektar kebun warga yang terkenda dampak longsor, dan hingga kini tim hanya berkomunikasi melalui SSB untuk mendapatkan rincian kerugian dan meminta bantuan untuk warga.
“Yang pasti kebun warga yang siap panen dan yang baru ditanam semua tertimbun longsor, sementara beberapa ternak milik warga sekitar juga terkena dampak,” ucap Yafet Bahabol.
Bukan hanya ternak dan kebun yang terkena longsor, lanjutnya, tetapi salah satu warga bernama Nik Suhun sempat tertimbun longsor ketika memberi makan ternaknya saat kejadian longsor.
Pria berumur sekitar 50-an tahun itu terkena batu bongkahan batu yang jatuh di bagian kepala dan kakinya. Untungnya, warga setempat dengan sigap membantu korban keluar dari tumpukan tanah dan batu.
“Ketika kami temukan, korban langsung dibawa ke RSUD Wamena dengan menggunakan Helikopter milik Helivida,” jelas Yafet yang juga Staf Yasumat itu.
Akibat kejadian itu, Yafet mengkhawatirkan pasca longsor warga di Distrik Lolat tidak bisa lagi mendapatkan makanan karena seluruh kebun mereka sudah tertimbun tanah. Oleh karena itu, warga Yahukimo yang berada di Wamena mulai menggalang dana pada Senin (6/1) di lima titik untuk meringankan beban warga.
“Kami melakukan aksi penggalangan dana untuk meringankan beban warga yang terkena longsor, bentuk bantuan apakah itu dana, bahan makanan kami,” terang Yafet.
Ditambahkan, dari informasi yang didapat dari pihak pemerintah Kabupaten Yahukimo sendiri sudah langsung turun dan mendata warga yang terkena dampak longsor.
“Kami berharap pemerintah Kabupaten Yahukimo bisa membantu mendroping Bama untuk kebutuhan warga di sana,” tandasnya. (Jubi/Islami)

Read More

08.50 | 0 komentar

Papua Barat, Keterlibatan Australia dan Perjuangan Untuk Kemerdekaan

Papua Barat, Keterlibatan Australia dan Perjuangan Untuk Kemerdekaan

Read More

08.31 | 0 komentar

KNPB Mengenang Pembunuhan Kelly, Hubert dan Danny

KNPB Mengenang Pembunuhan Kelly, Hubert dan Danny

Read More

08.30 | 0 komentar