FREEDOOM WEST PAPUA ,  welcome to SPB NEWS  |  sign in  |  registered now  |  need help ?
Welceme to radar papua gunung post.Media meneruskan info-info tentang opm-tpn dan juga tentang birokrasi pemerintaan di seluru plosok tana papua

BREAKING NEWS

Written By Unknown on Jumat, 28 Februari 2014 | 08.19

Penggerebekan Markas OPM Ada Rekayasa?

Yomanak Wenda di PROMOSI DEMOKRASI DAN PERDAMAIAN PAPUA - 6 hari yang lalu
[image: Wenand Watory]JAYAPURA –Penggerebekan terhadap anggota OPM di Kampung Sasawa, Kabupaten Kepulauan Yapen tangggal 1 Februari lalu hingga menangkap sebanyak 10 orang dan salah satu dari kelompok mereka tewas tertembak, diduga ada rekayasa. Hanya saja, rekayasa dalam aksi penggerebekan itu belum diketahui motifnya seperti apa dan apakah ada oknum dibalik layar, sehingga membuat situasi tidak kondusif. Adanya dugaan rekayasa ini diungkapkan anggota DPRP Ir. Wenand Watory kepada wartawan, kemarin di DPRP. “Informasi yang saya dapat bahwa kejadian tidak signifikan, tapi ini juga pe... lainnya »

BUDAYA NOKEN, PENGAKUAN KONSTITUSI ATAS DEMOKRASI GAYA PAPUA

Yomanak Wenda di PROMOSI DEMOKRASI DAN PERDAMAIAN PAPUA - 6 hari yang lalu
Senin, 10 -11 Februari 2014 13:17 *Oleh : Benny Sweny* Membaca artikel dengan judul “Sistem Noken Akan Selalu Memakan Korban” yang ditulis oleh Pares L.Wenda dalam Harian Cenderawasih Pos terbitan Selasa, 28 Januari 2014, yang juga menyitir dua buku tentang noken yang sudah dipublisir yakni buku “Sistim Noken demokratiskah” karangan Pieter Ell/Theo Kosay, dkk dan”Pilgub Papua tidak demokratis” karangan Pares L.Wenda, mendorong saya mencari kedua buku tersebut. Saya sudah membaca buku “sistim noken demokratiskah” karena diberikan secara langsung oleh pen... lainnya »

Perda Soal 14 Kursi DPR Segera Disidangkan

Yomanak Wenda di PROMOSI DEMOKRASI DAN PERDAMAIAN PAPUA - 1 minggu yang lalu
JAYAPURA — Ramainya pemberitaan mengenai pengalokasian 14 Kursi di DPR untuk hak politik Orang Asli Papua, dianggapi dingin oleh Gubernur Papua Lukas Enembe. Menjawab pertanyaan Bintang Papua di Makodam XVII Cendrawasih pada Selasa (18/02) siang, Gubernur mengaku saat ini draft Raperda mengenai 14 kursi telah diajukan ke DPR Papua untuk disahkan menjadi Perda. “Perda sudah siap, kita sudah kirim ke DPR Papua. Tinggal diagedankan untuk rapat sidang Paripurna untuk memutuskan 14 kursi untuk disahkan menjadi Perda,” aku Gubernur. Setelah Perda mengenai 14 kursi disahkan, Gubernur menjela... lainnya »

GREENPEACE: MORATORIUM TIDAK MAMPU SELAMATKAN HUTAN PAPUA

Yomanak Wenda di PROMOSI DEMOKRASI DAN PERDAMAIAN PAPUA - 1 minggu yang lalu
*Jayapura, 19/2 (Jubi) – Organisasi Greenpeace Asia Tenggara menilai moratorium hutan yang ditetapkan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pada 2013 lalu, tidak akan mampu menyelamatkan hutan Papua.* Charlesharles Tawaru, pekampanye Greenpeace untuk hutan Papua mengungkapkan, dalam dua tahun terakhir ini banyak sekali ijin baru, terutama di sektor perkebunan yaitu Hutan Tanaman Industri (HTI) dan perkebunan sawit. Sektor ini banyak mencaplok kawasan hutan yang masih perawan. “Ini suatu bukti nyata, bahwa moratorium kurang menggigit karena instrumen hu... lainnya »

DRAFT RUUPP PASAL 2 MELECEHKAN PEREMPUAN PAPUA

Yomanak Wenda di PROMOSI DEMOKRASI DAN PERDAMAIAN PAPUA - 1 minggu yang lalu
*Jayapura, 18/2 (Jubi)—Draft Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Otonomi Khusus Plus Papua (RUUPP), terutama pasal 2, dinilai sebagai suatu penghinaan dan pelecehan terhadap perempuan Papua yang menikah atau kawin dengan laki-laki yang bukan orang Papua.* Hal tersebut diungkapkan Victor Abaidata,salah satu peserta Workshop bertemakan Akuntabilitas dan Transparan yang diselenggarakan The Jawa Pos Institute of Pro Otonomi (JPIP) yang bekerjasama dengan USAID Indonesia, di Swissbell Hotel Jayapura,Selasa(18/2). ” Ayah saya orang Gorontalo, tetapi Ibu saya... lainnya »

MAHASISWA PAPUA DI MAKASSAR DITEROR, FASILITAS ASRAMA PUTRI LENYAP

Yomanak Wenda di PROMOSI DEMOKRASI DAN PERDAMAIAN PAPUA - 1 minggu yang lalu
*Jayapura, 18/2 (Jubi) -Aksi teror pasca penyerangan dua bulan lalu masih terus dirasakan mahasiswa-mahasiswi asal Papua di kota studi Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Kepolisian setempat terkesan enggan mengungkap pelaku, padahal kasusnya sudah lama dilaporkan, Pemerintah Provinsi Papua pun belum memberi respon.* “Sejak kejadian pada awal bulan Januari lalu kami sudah berkali-kali menghubungi pejabat Pemerintah Provinsi Papua, tetapi sampai sekarang tidak ada tanggapan. Situasi di sekitar asrama belum nyaman, tiap malam kami diteror terus,” ungkap... lainnya »

Hilangnya 5 Nelayan : Pemerintah PNG Belum Berikan Ijin Pencarian

Yomanak Wenda di PROMOSI DEMOKRASI DAN PERDAMAIAN PAPUA - 1 minggu yang lalu
MERAUKE – Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Merauke, Albertus Muyak, S.E., M.Si., mengatakan bahwa hingga saat ini Pemerintah Papua New Guinea (PNG) belum mengeluarkan ijin pencarian 5 korban hilang akibat insiden pembakaran 1 unit speedboat yang ditumpangi 10 nelayan Merauke di Laut Karu (PNG), Kamis (6/2) lalu. Menurut Muyak, Pemerintah PNG belum mengeluarkan ijin pencarian 5 korban di wilayahnya, sementara pihak Pemerintah RI melalui Pemda Merauke sudah berinisiatif bersurat ke Konsulat Jenderal PNG di Jayapura dan Konsulat RI di Vanimo (PNG), guna ijin pencarian korban hil... lainnya »

PNG KOMITMEN LAKSANAKAN REFERENDUM DI BOUGAINVILLE

Yomanak Wenda di PROMOSI DEMOKRASI DAN PERDAMAIAN PAPUA - 1 minggu yang lalu
Perdana Menteri PNG O’Neil berjabatan tangan dengan Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono saat O’Neil berkunjung ke Indonesia. (Jubi/ist)ANA *Jayapura, 19/2 (Jubi) – **Pemerintah Nasional PNG telah memberikan rekomendasi untuk komite parlemen yang akan didirikan untuk memberikan pengawasan politik dan kepemimpinan dalam kaitannya dengan pelaksanaan referendum di Daerah Otonomi Bougainville . * “ Apa yang terjadi di Bougainville adalah tragedi kemanusiaan yang amat mengerikan,” kata Perdana Menteri Peter O’Neill dalam sebuah pernyataan kepada parlemen ... lainnya »

Sistem Noken Disikapi Pro Kontra

Yomanak Wenda di PROMOSI DEMOKRASI DAN PERDAMAIAN PAPUA - 1 minggu yang lalu
Yan Mandenas/Doc.Binpa JAYAPURA - Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua menegaskan, dalam pemilu legislatif dan presiden yang berlangsung tahun ini, sistem Noken tidak akan diterapkan lagi. Keputusan itu menuai pro kontra dari sejumlah partai politik peserta pemilu. Ada yang mendukung penggunaan noken dan yang menolak keras. Ketua Fraksi Pikiran Rakyat DPR Papua, Yan Permenas Mandenas mendukung keputusan KPU. “Keputusan sistem Noken tidak diberlakukan lagi, bukti ketegasan KPU pusat, yang harus dihormati dan ditindak lanjuti dengan mengimplementasikannya pada Pemilu yang akan b... lainnya »

One Man One Vote Masih Sulit di Papua

Yomanak Wenda di PROMOSI DEMOKRASI DAN PERDAMAIAN PAPUA - 1 minggu yang lalu
Gubernur : Amerika Saja Tidak Pakai Sistem itu [image: Gubernur Papua, Lukas Enembe didampingi Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih saat diwawancarai wartawan, Selasa 18/2 kemarin.]JAYAPURA — Keinginan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua agar dalam pelaksanaan Pemilu nanti di daerah pedalaman Papua khususnya wilayah Pegunungan, untuk tetap adanya penerapan one man one vote bukan sistem noken, di anggap Gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP., MH masih sulit diterapkan. “Demokrasi se-modern apapun, misalnya Amerika saja tidak pakai one man one vote, Amerika yang sudah bangun demokr... lainnya »
08.19 | 0 komentar

Kelompok bersenjata bakar rumah adat dan tembaki aparat di Papua

Written By Unknown on Selasa, 11 Februari 2014 | 12.04

12.04 | 0 komentar

Kepung kelompok bersenjata di Papua, polisi kontak tembak 1 jam

Puluhan anggota Polres Puncak Jaya memburu Kelompok Kekerasan Bersenjata (KKB) yang muncul di Kampung Dondobaga, Kurilik dan Kampung Muara Mulia. Polres Puncak Jaya memperoleh informasi dari warga setempat dan langsung membentuk tim terdiri dari brimob dan TNI yang berjumlah 60 personel.

"Berdasarkan laporan tersebut dibentuk tim untuk menangkap KKB (Kelompok Kekerasan Bersenjata) di dua kampung tersebut. Tim dipimpin oleh Kapolres, Dandim beranggotakan anggota Puncak Jaya, Brimob dan TNI. Jumlah pasukan 60 orang dengan 8 mobil," ujar Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Sulistyo Pudjo, kepada wartawan, Sabtu (8/2).

Sulistyo mengatakan, saat perburuan, sempat terjadi kontak tembak selama 1 jam antara timnya dengan kelompok bersenjata tersebut. Namun, anggota kelompok bersenjata itu lari ke arah ketinggian dan menghilang.

"Saat sampai di ujung Kampung Dondobaga, KKB menempatkan diri di ketinggian dari arah pintu angin melakukan penembakan ke tim penegakan hukum tersebut pada pukul 11.30 WIT. Sempat terjadi tembak selama 1 jam dan tim TNI-Polri mengejar ke arah ketinggian untuk dapat menangkap KKB yang terus menembak ke bawah tetapi kelompok tersebut tidak didapatkan," ujar Sulistyo.

Tidak ada korban jiwa dari pihak TNI-Polri dalam baku tembak tersebut. Sementara korban dari pihak KKB belum diketahui.

Sulistyo menambahkan kelompok bersenjata itu kerap menganggu jalur transportasi udara di mana di daerah tersebut terdapat lapangan udara. Kelompok bersenjata itu kerap menembaki pesawat yang keluar atau masuk.

"Transportasi ini sangat vital untuk masyarakat. Jika penyedia moda udara tidak membantu masyarakat maka masyarakat akan sangat menderita. Karena saat ini saja harga bahan-bahan pokok sudah sangat tinggi dikarenakan gangguan dari KKB terhadap moda transportasi darat berupa pembunuhan terhadap para sopir," ungkap Sulistyo.

Bahkan, lanjut Sulistyo, Kelompok bersenjata ini pernah membunuh, memutilasi dan membakar hidup-hidup korbannya. Teror seperti ini, kata Sulistyo, yang menyebabkan para sopir enggan membawa kebutuhan sehari hari dari Wamena ke Mulia.

"Sehingga satu-satu nya moda transportasi yang dapat diandalkan saat ini adalah moda udara.
Itu yang saya sampaikan merupakan teror secara ekonomi kepada masyarakat di kota Mulia atau di desa desa di Puncak Jaya yang tidak gampang lagi mendapatkan kebutuhan pokok," ujarnya.
11.43 | 0 komentar

INFO BERITA DUKA Kepada Anggota GIDI di Seluruh Dunia

Written By Unknown on Selasa, 04 Februari 2014 | 08.05


Disampaikan kepada :
1. Bapak Presiden GIDI, Dorman Wandikmbo, Usman Kobak dan BPH Sinode GIDI di Sentani
2. Bapak Lukas Enembe, Gubernur Propinsi Papua di Jayapura
3. Kel. Bpk, Lipius Biniluk Komisaris BANK PAPUA di Jayapura
4. Kel. Bpk, Ones Bahabol, Bupati Kabupaten Yahukimo di Drkai;
5. Keluarga Otto Kobak, Luliap Bahabo di Yahukimo.
6. Kel.Bpk, Welington Wenda, Bupati Pegunungan Bintang di Oksibil
7. Kel. Bpk, Jhon Zine Tujuale Sekda Pegunungan Bintang di Oksibil
8. Kel.Ham Pagawak, Yonas Kenelak dan Pemda Kabupaten Mamberamo Tengah di Kobakma
9. Kel. Usman Genongga dan Pemerintah Kabupaten Tolikara di Karubaga
10. Keluarga Ivan Tago, Demi Wanimbo, Agus Gundigi, Yonas Kenelak di Kobakma
11. Keluarga besar DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah di Kobakma
12. Kel. Besar Sembilan Toko GIDI, Tua-tua gereja GIDI, Bapak Ki”marek, Bapak Nunuk, Bapak Larerep, Bapak Emelugun di Kelela.
13. Para kader gereja GIDI dan kader Pemerintahan GIDI di seluruh Papua
14. Bapak Keboba Wanimbo, Amimban Elabi, Yakob Baminggen, Berth Koirewoa, Fredy Ayomi, Mistien Towolom, Imanuel Genongga di tempat.
15. Bapak Emerit Togodly di Wolo.
16. Bapak Karel Payokwa, Andreas Medlama, David Pagawak, Yunus Babingga, Yahya Pagawak di tempat
17. Bapak Ketua Wilayah Bogo, ketua klasis Bogoga, Ketua Klasis Kambo, Ketua Klasis Kira, ketua Klasis Eragayam, Ketua Klasis Arsbol, Ketua Klasis Koma, Ketua Klasis Iwo, Ketua Klasis Dogobak, Ketua Klasis Aiwa di tempat.
18. Keluarga Besar Bapak Tibogula, Taeniyak Kogoya dan anggota jemaat GIDI di Ilu.
19. Bapak-Bapak , ketua Wilaya Toli, ketua Wilayah Yamo, ketua Wilayah Yahukimo, ketua Wilayah Pegunungan Bintang, Ketua Wilayah Pantai Selatan, Ketua Wilayah Pantura, dan ketua Wilayah Jasumbas di tampat
20. Kel. Besar Badan MISI APCM, RBMU dan UFM dimana saja Berada.
21. Keluarga Jim Sterey dan Jim Raly di Australia.
22. Keluarga besar Yikwa-Tabuni, Yikwa-Kogoya, Yikwa-Nimbo, Wonda-Pagawak di Kelela, Bokondini, Bolakme, Karubaga, Ilu, Mulia, Tiom, Maki, Pirime, Danime, Wamena, Jayapura, Kerom, Yuk-Lere dan di seluruh Papua.
23. Kel.Besar jemaat GIDI, dimana pun berada.
24. Anak-anak, Cucu-cucu, dan Cicit-cicit Bapak Almarhum Yiawon Pena Yikwa.
Isi Berita Duka :
Bapak, terkasih
Tete tercinta
Pdt, IYAWON PENNA YIKWA
Pelaku Sejarah GIDI
Baptisan Sulung, 29 Juli 1962di Kelela
Pahlawan GIDI,
Gembala Sidang Jemaat Tiranus Klasis Lembah Balim
Telah di panggil Pulang oleh Tuhan Yang Maha Kuasa,
Pada hari Rabu, 10 Januari 2014 Pukul, 12 : 00 Siang
Jenasah disemayamkan sementara di rumah kediaman Kompleks Tiranus Hom-Hom
Kepada saudara yang sempat mendengar Isi Berita Duka ini Mohon disampaikan Kepada alamat yang di tuju.
Terimakasi atas perhatian dan bantuannya .
Keluarga Duka dan Jemaat GIDI Tiranus.
===================
SELAMAT ISTIRAHAT TETEKU
===================
SUMBER: https://www.facebook.com/ake.harvest
08.05 | 0 komentar

http://papuapost.com/2014/01/info-berita-duka-kepada-anggota-gidi-di-seluruh-dunia/INFO BERITA DUKA Kepada Anggota GIDI di Seluruh Dunia

07.56 | 0 komentar

Pelakunya Kelompok Yambi Pimpinan Goliath

Suasana Telekomfrence antara Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Christian Zebua didampingi Kasdam XVII/Cenderawasih, Brigjen TNI Hinsa Siburian bersama Sejumlah Pejabat teras, Senin (20/1) kemarin siang.Pangdam Soal Pelaku Penyerangan Pos TNI di Mulia
JAYAPURA– Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Mayor Jenderal TNI, Christian Zebua memastikan, penyerangan Pos Komas Kodim unit intel Kodim 1714/PJ Kota Lama Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Sabtu (18/1) malam murni dari Kelompok Tentara Pembebasan Nasional-Orang Papua Merdeka (TPN/OPM).
“Mereka itu siapa lagi kalau bukan TPN/OPM. Mereka itu kan berurut mulai dari Goliath Tabuni, Militer Tabuni dan Yambi serta dibawah-bawahnya, saya tidak hafal karena saya tidak mau hafal itu,” kata Pangdam kepada sejumlah wartawan usai telkomfrence dengan KASAD Jenderal TNI Budiman di Makodam XVII/Cenderawasih, Senin (20/1) kemarin.
Disinggung mereka kelompok dari mana, tegas Jenderal Bintang Dua ini, bahwa kelompok penyerangan Pos TNI Kabupaten Puncak Jaya itu merupakan kelompok dari Yambi di bawah pimpinan Goliath Tabuni.
Pangdam mengungkapkan, penembakan di Kabupaten Puncak sebenarnya hanya gangguan saja, karena mereka mau balas dendam atas meninggalnya dua orang dari kelompok mereka.
“Kalau kasarnya itu, dia menembak yang penting kena dan sebenarnya mereka tidak berpengaruh terhadap kita walaupun demikian, dua prajurit kita kesenggol peluru dan sekarang mereka sudah keluar dari rumah sakit,”katanya.
Langkah yang dilakukan sekarang, Pangdam mengemukakan bahwa prajurit tetap melindungi rakyat di daerah Puncak maupun di daerah lainnya dengan melakukan kegiatan-kegiatan pengamanan sesuai prosedur bersama-sama dengan polisi.
Disinggung apakah ada penambahan pasukan, jawab Pangdam, penambahan pasukan tidak dilakukan, namun yang dilakukan adalah pergantian atau rotasi. Di mana, personil lama diganti dengan personil yang baru. “Tidak ada penambahan pasukan, biasa kita hanya lakukan pergantian rotasi yang berjumlah 12 SSK,” pungkasnya.

KASAD Pertanyakan Situasi Papua ke Pangdam

Sementara itu Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Budiman mempertanyakan situasi keamanan dan bencana kepada Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI, Christian Zebua melalui Telkomfrence di Makodam XVII/Cenderawasih didampingi Kasdam, Brigjen TNI. Hinsa Siburian bersama sejumlah pejabat teras Kodam XVII/Cenderawasih, Senin (20/1) kemarin siang.
Selain KASAD menanyakan kepada Pangdam XVII/Cenderawasih situasi Papua, juga menanyakan kepada seluruh Panglima Kodam di seluruh Indonesia guna memantau dan mengantisipasi setiap bencana yang saat ini tengah melanda sejumlah daerah di Indonesia.
Namun sebelumnya, Budiman menekankan kepada Pangdam XVII/Cenderawasih untuk terus meningkatkan dan memastikan gangguan keamanan di Papua serta harus menanganinya secara serius dengan menyediakan anggota dengan baik.
Untuk mereka-mereka yang lainnya, Budiman memberikan arahan kepada Pangdam bahwa masyarakat tersebut merupakan saudara-saudara kita sehingga TNI tetap melakukan tugas untuk membantu pembangunan, agar pemerintah daerah memberikan prioritas pembangunan kesejahteraan dan pendidikan kepada masyarakat Papua.
“Jadi kita harus mengajak saudara-saudara kita lebih maju, lebih sejahtera, perlakukan secara adil dan baik. Akan tetapi jika mereka melakukan secara bersenjata itu merupakan tugasmu, dan harus bisa di atasi sesuai dengan perundang-undangan,” tegas Kasad kepada Pangdam.
Tidak hanya itu, Budiman meminta kepada Pangdam agar intelejen di wilayah Papua untuk tetap mendeteksi sebelum munculnya kejadian dan jangan sampai itu terjadi. “Itu tugasmu saya harap bisa diatasi dengan baik,” tekanya.
Sementara itu, Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Chritian Zebua menjelaskan, bahwa peristiwa yang terjadi di Papua dimulai dari Longsor di daerah Jayapura yang menewaskan dua orang ibu-ibu saat malam tahun baru, kemudian longsor di daerah Sentani yang menewaskan 3 orang pekerja.
Meski demikian, Pangdam menyampaikan bahwa ancaman banjir diperkirakan hanya di daerah Kota/kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Merauke dan Kabupaten Sorong-Provinsi Papua Barat, sedangkan untuk mengantisipasi longsor di daerah Kabupaten Jayapura dan di daerah Tembaga Pura dan banjir bandang di Kabupaten Wasior.
Untuk mengantisipasi semua perkiraan, Jenderal bintang dua ini, pihaknya sudah mengkoordinasi dengan badan penanggulangan bencana daerah dan Kodam, Korem, Kodim sudah mengorganisasikan tugas penanggulangan bencana dengan perlengkapan-perlengakapan yang sudah disiapkan. Seperti, Truk, Ambulans, tenda kesehatan, dapur lapangan, dan alat berat dalam hal Denzipur 10.
Hal menonjol lain, lanjut Pangdam adalah tentang gangguan kelompok kriminal bersenjata dua hari lalu, namun telah diatasi dengan serius. “Peristiwa penembakan sudah kami antisipasi karena kita baru saja melumpuhkan dua tewas di daerah Timika dan kita rebut satu senjata, sehingga mereka mau membalas dan balasan mereka menginginkan prajurit kita serta merebut senjata,” katanya dihadapan Kasad.
Untuk itu, jajaran Kodam XVII/Cenderawasih telah meningkatkan kewaspadaan dengan melakukan patroli di daerah-daerah yang dianggap rawan. Sementara kegiatan yang sedang berjalan sekarang ini adalah rotasi pengamanan daerah rawan 12 SSK ke daerah pegunungan Tengah, karena diakuinya daerah tersebut merupakan daerah yang cukup rawan.
“Walaupun daerah tersebut merupakan daerah rawan tapi kami tetap berpedoman untuk dilakukan pengamanan dijalur-jalur yang dilalui selalu dilakukan secara optimal, namun sampai hari ini situasi di Papua aman dan kondusif,”
katanya.
Selain itu, lanjut dia, di Manokwari beberapa waktu lalu terjadi perang suku antara suku Makassar dan Suku Biak. Di mana, saat kejadian itu dirinya bersama Kapolda Papua dan Gubernur Provinsi setempat membuat suatu deklarasi kepada 52 suku untuk dilakukan kesepakatan perdamaian.
Dalam pertemuan itu juga, pihaknya telah melihat secara langsung daerah Mansinam yang rencana pak Gubernur tanggal 5 Februari akan diresmikan oleh Presiden SBY. “Kondisi di daerah Mansinam sudah mulai dipersiapkan, baik itu fisik maupun pengamanan dan sudah terkomunikasikan,” ungkapnya. (loy/don/l03)
04.58 | 0 komentar

Penembakan di Papua: Ini Pernyataan Staf Khusus Goliat

04.48 | 0 komentar

MSG Datang, 30-an Aktivis di Papua Ditangkap

Written By Unknown on Kamis, 30 Januari 2014 | 09.05

Polisi Jayapura dan para aktivis Papua yang berunjuk rasa saat kedatangan Melanesian Spearhead Group (MSG). Foto: Khatarina Lita
 
 
KBR68H, Jayapura - Sebanyak 30-an aktivis Papua Merdeka ditangkap Kepolisian Jayapura saat berunjuk rasa meminta organisasi antarnegara-negara Melanesia  yakni Melanesian Spearhead Group (MSG) untuk mendukung Papua dalam keanggotaan negara-negara Asia Pasific. Demo mereka gelar di Kantor DPR Papua.

Menurut Kapolresta Jayapura, Alfred Papare, koordinator aksi unjuk rasa, Markus Haluk dan 30-an aktivis digiring ke Polresta Jayapura dengan alasan tidak memiliki izin dalam aksinya. “Kami hanya memintai keterangan mereka. Tidak ada penangkapan, pemukulan maupun intimidasi saat dilakukan pengamanan unjuk rasa,” jelas Alfred Papare kepada wartawan di Jayapura, Senin (13/1).

Hingga berita ini diturunkan Markus Haluk dan dua rekannya masih dimintai keterangan oleh penyidik. Sementara 30-an aktivis lainnya berada di halaman polres setempat.

“Jika mengacu pada UU no 9/1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum, aksi ini telah menyalahi aturan dan dapat dibubarkan. Namun, kami tidak membubarkan mereka, hanya saja saat itu saya menawarkan kepada massa, apakah mau stop dan Markus Haluk kami amankan karena dia sebagai penanggung jawab dalam aksi tersebut,” ujar Alfred.

Sementara, Juru bicara Polda Papua, Pudjo Sulistyo menambahkan, tidak ada dugaan pelanggaran HAM dan intimidasi yang dilakukan dalam pengamanan aksi unjuk rasa di Kantor DPR Papua hari ini. Soal penangkapan para aktivis, ia menyatakan, sudah sesuai prosedur.

“Seharusnya 3 hari sebelum aksi berlangsung, massa ini sudah mengajukan pemberitahuan dan izin kepada kepolisian, tidak tiba-tiba muncul dan melakukan aksi di gedung itu. Dalam pengamanan sejumlah aktivis, juga tidak dilakukan pemukulan dan intimidasi lainnya.  Namun jika ada massa yang menolak diamankan, ya tetap kita sesuai dengan protap yang ada,” jelasnya di Jayapura, senin (13/1).

Salah satu aktivis yang diamankan, Elias mengaku tidak menerima Markus Haluk dan dua rekan lainnya ditangkap terlebih dahulu di DPR Papua. Sebab, unjuk rasa yang dilakukan tidak melakukan aksi kekerasan dan berlangsung tertib.

“Massa sengaja menggelar aksinya di kantor tersebut, karena kantor DPR kan  sebagai kantor rakyat. Ini dimaksudkan agar para anggota dewan dapat memfasilitasi massa dengan kedatangan tamu MSG. Namun belum juga masuk ke halaman  kantor itu, aparat kepolisian langsung menghadang kami dan sempat terjadi perlawanan. Kamera handcam dan kamera foto kami diambil dan gambarnya dihapus oleh polisi,” jelasnya.

Beberapa barang bukti yang diamankan di Polresta Jayapura antara lain spanduk bertuliskan “West Papua People Support WPNCL for MSG Membership” yang di bagian kirinya terdapat gambar bendera Bintang Kejora. Spanduk lain bertuliskan soal dukungan penuh bangsa Papua sebagai anggota MSG untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan.

Pertemuan Gubernur dan MSG


Gubernur Papua, Lukas Enemebe usai melakukan pertemuan tertutup selama lebih dari dua jam dengan para delegasi MSG menyebutkan, masyarakat  Papua diminta untuk tidak mengingat masa lalu yang ada dugaan pelanggaran HAM. Sebab saat ini dapat ditata kembali bersama-sama dengan pemerintah setempat.

“Saya mengerti bahwa selama Orde Baru banyak terjadi pelanggaran HAM dan sejarah sudah mencatat. Namun, reformasi telah bergulir dan Indonseia sudah lebih terbuka dengan melahirkan UU 21/2001 bagi Papua. Kami lebih mendorong pembangunan di Papua, dengan segala potensi yang ada, untuk untuk kemajuan rakyat Papua,” jelasnya.

Kunjungan MSG, kata Lukas, atas permintaan masyarakat Papua yang berada disana. “Ini kunjungan untuk pertama kalinya dan kami pasti akan melakukan kunjungan balasan kepada mereka. Ke depan kami akan mengadakan pertemuan lebih terbuka, sehingga semua orang dapat melihat perubahan yang ada. Hubungan yang akan dibangun akan lebih kepada hubungan budaya, ekonomi dan saling melakukan kunjungan,” katanya.

Sementara, Menteri Luar Negeri Papua Nugini, Hon Rimbink Pato dalam keterangannya kepada wartawan mengaku selama diskusi dengan Muspida Papua menilai ada beberapa kesamaan, khususnya dari sisi  budaya. “Salah satu yang dibahas adalah kesepakatan pembangunan ekonomi, regulasi Papua, serta di bidang perdagangan joint venture. Pemberlakukan Otsus di Papua juga sangat menarik,” jelasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa dua negara lainnya yakni Vanuatu dan New Kaledonia memutuskan mengundurkan diri berkunjung ke Papua disaat keberangkatan. Ia juga tidak mengetahui alasannya secara rinci.

Rombongan MSG yang berkunjung ke Papua hari ini (13/1) terdiri dari tiga menteri luar negeri, masing-masing Menteri Luar Negeri Fiji Ratu Inoke Kubuabola,  Menlu Papua Nugini Rimbink Pato dan Menlu  Salomon Soalaoi Clay Forau. Kunjungannya ke Papua hari ini adalah bertemu degan Muspida Papua, melakukan kunjungan ke SMK 1 Jayapura dan Bank Papua. Rombongan ini langsung kembali Jakarta. “Rombongan ini sengaja menggunakan helikopter dari Kodam Cenderwasih ke Bandara Sentani untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan,” ujar salah satu sumber yang namanya enggan disebutkan.  

Sementara menyambut kedatangan rombongan MSG, Kampus Universitas Cenderawasih di Abepura ditutup oleh sejumlah mahasiswa yang menamakan diri Gempar. Sejumlah mahasiswa ini meminta agar delegasi MSG bertemu dengan masyarakat Papua, tapol/napol dan korban pelanggaran HAM.
09.05 | 0 komentar

Jayapura 07/01 (Jubi) – Seorang warga sipil bernama M. Halil yang berprofesi sebagai tukang ojek, Selasa (07/01) pagi tadi tewas tertembak

Ilustrasi Penembakan Papua
Jayapura 07/01 (Jubi) – Seorang warga sipil bernama M. Halil yang berprofesi sebagai tukang ojek, Selasa (07/01) pagi tadi tewas tertembak oleh Kelompok  Bersenjata di Kampung Wuyuneri, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya.
Dari data yang di himpun media ini, pagi tadi sekitar pukul 08:00 waktu papua M. Halil meninggal dunia akibat luka tembak pada bagian mata sebelah kanan. Penembakan terhadap seorang warga sipil tersebut terjadi di Kampung Wuyuneri, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya.
Saat di tembak, korban yang mengenakan rompi ojek dengan nomor 152 sedang mengendarai sepeda motor Jupiter Z bernomor polisi DS 2283 PJ.
Kabid Humas Polda Papua, AKBP. Sulistyo Pudjo Hartono kepada wartawan menuturkan pihaknya telah mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Mulia, Kabupaten Puncak Jaya.
“Saat polisi menerima laporan, anggota Polres Puncak Jaya mendatangi TKP dipimpin langsung Kapolres Puncak Jaya dan pelaku diduga dari Kelompok Kriminal Bersenjata,” kata Pudjo, Selasa (07/01).
Sementara itu, Kapolres Puncak Jaya, AKBP. Marselis Sarimin saat di konfirmasi membenarkan penembakan tersebut dan meminta untuk menanyakan langsung ke Kabid Humas Polda Papua. “Tanya ke Kabid Humas saja, kita lagi sibuk jadi,” kata Marselis, Selasa (07/01). (Jubi/Indrayadi TH)
08.57 | 0 komentar

Sejumlah warga saat mengevakuasi salah satu warga yang sempat tertimbun longsor di Distrik Lolat (Ist)


Wamena, 6/1 (Jubi) – Bencana tanah longsor terjadi di tujuh kampung di Distrik Lolat, Kabupaten Yahukimo, Kamis (2/1) lalu sekitar pukul 17.00 Wit sehingga menyebabkan kebun dan ternak warga di distrik tersebut tertimpa longsor.
Ketua tim penanggulangan bencana longsor Distrik Lolat, Yafet Bahabol ketika dikonfirmasi wartawan di posko penanggulangan longsor Lilat di Wamena, Senin (6/1) menjelaskan, longsor terjadi setelah pada saat itu hujan lebat turun di wilayah tersebut, pasalnya tujuh kampung yang tertimpa longsor berada distruktur tanah yang labil dan berada di kemiringan.
Dijelaskan pula, hingga saat ini tim penanggulangan bencana longsor belum mengetahui pasti berapa hektar kebun warga yang terkenda dampak longsor, dan hingga kini tim hanya berkomunikasi melalui SSB untuk mendapatkan rincian kerugian dan meminta bantuan untuk warga.
“Yang pasti kebun warga yang siap panen dan yang baru ditanam semua tertimbun longsor, sementara beberapa ternak milik warga sekitar juga terkena dampak,” ucap Yafet Bahabol.
Bukan hanya ternak dan kebun yang terkena longsor, lanjutnya, tetapi salah satu warga bernama Nik Suhun sempat tertimbun longsor ketika memberi makan ternaknya saat kejadian longsor.
Pria berumur sekitar 50-an tahun itu terkena batu bongkahan batu yang jatuh di bagian kepala dan kakinya. Untungnya, warga setempat dengan sigap membantu korban keluar dari tumpukan tanah dan batu.
“Ketika kami temukan, korban langsung dibawa ke RSUD Wamena dengan menggunakan Helikopter milik Helivida,” jelas Yafet yang juga Staf Yasumat itu.
Akibat kejadian itu, Yafet mengkhawatirkan pasca longsor warga di Distrik Lolat tidak bisa lagi mendapatkan makanan karena seluruh kebun mereka sudah tertimbun tanah. Oleh karena itu, warga Yahukimo yang berada di Wamena mulai menggalang dana pada Senin (6/1) di lima titik untuk meringankan beban warga.
“Kami melakukan aksi penggalangan dana untuk meringankan beban warga yang terkena longsor, bentuk bantuan apakah itu dana, bahan makanan kami,” terang Yafet.
Ditambahkan, dari informasi yang didapat dari pihak pemerintah Kabupaten Yahukimo sendiri sudah langsung turun dan mendata warga yang terkena dampak longsor.
“Kami berharap pemerintah Kabupaten Yahukimo bisa membantu mendroping Bama untuk kebutuhan warga di sana,” tandasnya. (Jubi/Islami)
08.50 | 0 komentar

MSG Gagal Memantau West Papua

Written By Unknown on Kamis, 16 Januari 2014 | 08.33

08.33 | 0 komentar

Dalam Rangka Ibadah Lepas Sambut Tahun Lama ke Tahun Baru, DIRESMIKAN Kantor PRD dan KNPB Wilayah Timika

08.31 | 0 komentar

Papua Barat, Keterlibatan Australia dan Perjuangan Untuk Kemerdekaan

08.31 | 0 komentar

Danny Kogoya Diduga Mati Karena Diracuni Indonesia

08.31 | 0 komentar

KNPB Mengenang Pembunuhan Kelly, Hubert dan Danny

08.30 | 0 komentar

LAPORAN RESMI KNPB PUSAT KRONOLOGIS DEMO DAMAI PADA 26 NOPEMBER 2013

08.30 | 0 komentar

MSG Jangan Hianati West Papua- Melanesia

08.29 | 0 komentar

Timika Aksi di Tempat menyikapi kedatangan Tim MSG

08.28 | 0 komentar

MSG Gagal Memantau West Papua

08.27 | 0 komentar

19 Wanita Fakfak Ditelanjangi Oleh Dua Polwan - SBP-News @VBaptistPapua

05.35 | 0 komentar

YANDU WONET: Baptist-Muslim Commission seeks to engage contempo...

YANDU WONET: Baptist-Muslim Commission seeks to engage contempo...: Kuala Lumpur (BWA)-- The Executive Committee of the Baptist World Alliance (BWA) accepted a proposal that the special commission on Bap...
05.29 | 0 komentar

Tukang ojek di Papua tewas ditembak



Merdeka.com - Penembakan oleh orang tak dikenal kembali terjadi di Papua. Kali ini seorang tukang ojek M Halil tewas setelah timah panas bersarang di matanya.

"Korban luka tembak pada bagian mata sebelah kanan," ujar Kabid Humas Polda Papua Kombes Pudjo, Selasa (7/1).

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 08.00 Wit, di Kampung Wuyuneri, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Sehari-hari Halil biasa narik dengan Jupiter Z DS 2283 PJ.

Setelah kejadian, kata Pudjo, polisi dengan dipimpin kapolres Papua langsung mendatangi lokasi kejadian. Korban juga sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Mulia Puja.

"Pelaku kelompok kriminal bersenjata," katanya.
Baca juga:
Pesawat Susi Air ditembak di pegunungan Mulia Papua
Kejar perampas senjata, Polda Papua kerahkan 1 peleton Brimob
Diserang kelompok bersenjata, pos Brimob hanya dijaga dua orang
Serang pos Brimob Puncak Jaya, kelompok sipil rampas 8 senpi
Kelompok bersenjata Papua serang pos Brimob di Puncak Jaya
02.50 | 0 komentar

Anggota OPM Tewas Tertembak di Puncak Jaya

Written By Unknown on Selasa, 14 Januari 2014 | 12.48

TEMPO.CO, Jayapura – Insiden baku tembak di Kabupaten Puncak Jaya, Papua, memakan korban jiwa. Kali ini aksi yang terjadi pada pukul 10.30 WIT, Senin, 4 November 2013, di depan kantor Distrik Kota Lama, Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, itu menewaskan seseorang yang diduga kuat salah satu anggota Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) bernama Kiwo Telenggen.

“Korban tewas ini diduga kuat anggota TPN-OPM dari kelompok Yambi yang komandannya bernama Tengahmati Enumbe dan merupakan anak buah pimpinan TPN-OPM Goliath Tabuni, yang bermarkas di wilayah Tingginambut, Puncak Jaya. Kiwo tewas akibat baku tembak dengan anggota Satgas Yonif 75,” kata juru bicara Polda Papua, AKBP Sulistyo Pudjo Hartono, Senin, 4 November 2013.

Menurut Sulistyo, anggota TPN-OPM yang tewas ini sebelumnya melakukan penembakan ke aparat TNI dengan menggunakan pistol jenis FN 46--pistol milik Danramil Kota Mulia, Puncak Jaya, atas nama Kapten Logo yang dirampas di wilayah Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, 2012 lalu. “Ia tewas terkena peluru di bagian dada kiri dan jenazahnya masih di Rumah Sakit Mulia,” katanya.

Di wilayah Kabupaten Puncak Jaya, kata Sulistyo, terdapat tiga kelompok bersenjata. Pertama, kelompok yang dipimpin Goliath Tabuni. Kedua, kelompok pimpinan Puron Wenda dan kelompok pimpinan Tengahmati Enumbe. “Rata-rata motif yang biasa terjadi di daerah itu, mereka berusaha memperkuat persenjataannya dengan cara merampas dan menembak anggota TNI-Polri atau aparat yang lengah,” katanya.

Dari data yang Tempo dapat, kronologi insiden penembakan itu berawal sekitar pukul 10.00 WIT. Saat itu, beberapa anggota TNI menuju ke kantor Bank Papua di Kampung Lama, Mulia, untuk mengirim uang ke keluarganya. Sesampainya di kantor bank, mereka tiba-tiba ditembak oleh orang yang belakangan dikenal sebagai Kiwo Telenggen dari arah belakang. Tembakan yang dilepaskan dari jarak 20 meter itu luput. Para serdadu itu kemudian membalas tembakan dan mengenai dada si penembak.
12.48 | 0 komentar

Kabupaten Lanny Jaya


Kabupaten Lanny Jaya

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Langsung ke: navigasi, cari
Kabupaten Lanny Jaya

Lambang Kabupaten Lanny Jaya
Moto: -

-
Peta lokasi Kabupaten Lanny Jaya
Koordinat: -
Provinsi Papua
Dasar hukum UU Nomor 5 Tahun 2008
Tanggal 4 Januari 2008
Ibu kota Tiom
Pemerintahan
 - Bupati Befa Yigibalom SE,M.Si
 - Wakil Bupati Berthus Kogoya SH
 - DAU Rp. 517.505.342.000.-(2013)[1]
Luas 2.248 km2
Populasi
 - Total 89.332 jiwa
 - Kepadatan 39,74 jiwa/km2
Demografi
 - Kode area telepon -
Pembagian administratif
 - Kecamatan 10
 - Kelurahan -
Kabupaten Lanny Jaya adalah sebuah kabupaten di Provinsi Papua, Indonesia.
Kabupaten ini dibentuk pada tanggal 4 Januari 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008, bersama-sama dengan pembentukan 5 kabupaten lainnya di Papua. Peresmiannya dilakukan oleh Mendagri Mardiyanto pada tanggal 21 Juni 2008.[2]

Batas Wilayah

Utara Kanggime, Karubaga dan Goyage serta Kelila
Selatan Mbuwa, Yigi, Mugi, Mapenduma dan Geselma
Barat Ilaga, Illu
Timur Asologaima

Pemekaran Daerah

Kabupaten Puncak Trikora

Kabupaten ini akan dimekarkan dari Kabupaten Lanny Jaya dan Kabupaten Nduga. Distrik yang mungkin bergabung ke dalam kabupaten ini meliputi :

Dari Kabupaten Lanny Jaya

  1. Kuyawage
  2. Melagineri
  3. Balingga

Dari Kabupaten Nduga

  1. Wosak
  2. Mbuwa

Kabupaten Baliem Center

Kabupaten ini akan dimekarkan dari Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Lanny Jaya. Distrik yang mungkin bergabung ke dalam kabupaten ini meliputi :

Dari Kabupaten Tolikara

  1. Yuneri
  2. Tagineri
  3. Tagime
  4. Yaleka
  5. Danime
  6. Poganeri

Dari Kabupaten Lanny Jaya

  1. Makki
  2. Poga
  3. Dimba
  4. Gamelia
09.10 | 0 komentar

AMP Jakarta Tuntut Referendum Papua barat

Written By Unknown on Jumat, 10 Januari 2014 | 01.04

Written By Voice Of Baptist Papua on July 30, 2013 | 10:19 PM

HolandiaNews,-- Empat puluh thaun lalu di Irian Barat dilakukan sebuah perisitwa penting yaitu Penentuan Pendapat Rakyat(Pepera) atau referendum pernah terjadi dalam sejarah perjalanan panjang bagi orang Papua. Pasalnya ketika itu, pemerintah Indonesia dan pemerintah kerajaan Belanda berkonflik demi merebut tanah orang Papua hingga berujung pada penentuan nasib sendiri. 
Pelaksanaan Pepera ini harus dilaksanakan karena kedua negara yang bersengketa harus mematuhi dan memenuhi Perjanjian New York 1962. Perjanjian ini pula yang menyatakan kalau warga Irian Barat berhak melaksanakan referendum sebagai hak untuk menentukan nasib sendiri.

Pada 14 Juli sampai dengan 2 Agustus 1969 di seluruh wilayah Irian Barat atau West Irian telah dilaksanakan oleh sebanyak 1026 anggota Dewan Musyawarah Pepera (DMP) mewakili 815.904 penduduk Papua. Mereka yang menjadi anggota DMP menurut perincian terdiri dari, unsur tradisional(Kepala Suku/Adat) sebanyak 400 orang, unsur daerah sebanyak 360 orang dan unsur Orpol/Ormas/golongan sebanyak 266 orang.

Anggota DMP hanya memilih tetap di dalam RI atau Tidak artinya melepaskan hubungan dengan RI. Pelaksanaan Pepera berawal di Kabupaten Merauke pada 14 Juli dan berakhir di Jayapura 2 Agustus 1969.

Menurut buku terbitan Pemerintah Daerah Propinsi Irian Barat, 1972 berjudul Penentuan Pendapat Rakyat(Pepera) 1969 menegaskan secara aklamasi wakil-wakil DMP menjatuhkan pilihannya Irian Barat tetap berada di dalam lingkungan Negara kesatuan Republik Indonesia yang berwilayah dari Sabang sampai Merauke.

Aliansi Mahasiswa Papua(AMP) di Pulau Jawa dalam memperingati 44 tahun Pepera di Tanah Papua belum lama ini menyebutkan kalau pelaksanaan Pepera di Tanah Papua pada 1969 adalah cacat hukum dan di bawah tekanan militer Indonesia. Peristiwa Pepera ini sampai sekarang masih menjadi sebuah perenungan panjang yang tak pernah berhenti.


Dolf Faidiban salah seorang pamongpraja Papua dalam buku berjudul, Bhakti Pamongpraja Papua menyebutkan dalam keadaan politik yang tak menentu muncullah orang Papua yang menamakan diri pejuang Papua gaya pejuang Indonesia Raya. Bahkan mereka bertindak sebagai informan untuk tentara Indonesia. Mereka dicatat dan dianggap sebagai pejuang, kemudian dipilih oleh orang Indonesia untuk duduk dalam Dewan Musyawarah Pepera dan ikut dalam Pepera pada 1969.

Jadi bagi Faidiban yang mewakili orang Papua bukan orang-orang baik.Mungkin ada satu atau dua orang yang baik tetapi sebagian besar dari orang-orang itu tadinya menjadi informan. Dia juga berpendapat kalau peran militer dalam pemerintahan sipil semakin intensif, terutama dalam persiapan pelaksanaan New York Agreement.

Contoh konkrit menurut Faidiban adalah surat rahasia Komandan Resort Militer 17 Merauke, Kolonel Blego Sumarto. Nomor surat R-24/1969 perihal pengamanan Pepera, tanggal 8 Mei 1969, yang ditujukan kepada Bupati Merauke selaku anggota Muspida. Isi surat tersebut antara lain menyebutkan pada massa polling diperlukan adanya penggantian anggota Dewan Musyawarah Pepera(DMP), penggantian harus dilakukan jauh sebelum musyawarah Pepera. Faidiban berpendapat kalau kesimpulan dari isi surat rahasia Kolonel Blego Sumarto adalah Pepera secara mutlak harus dimenangkan baik secara wajar atau tidak wajar.

Dalam buku Prof Dr PJ Drooglever yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berjudul Tindakan Pilihan Bebas, Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri, menulis Pangdam XVII Cenderawasih, Brig Jend Sarwo Edi Wibowo mengatakan saat menjelang Pepera pihaknya telah memiliki lebih dari enam ribu pasukan. Dalam bulan-bulan pertama pada 1969 kata Mendagri Amir Mahmud akan ditingkatkan menjadi sepuluh ribu orang pasukan. Sedangkan kekuatan pada pelaksanaan Pepera pada Juli-Agustus akan ditambah menjadi enam belas ribu orang pasukan.

Lepas dari pro dan kontra tentang pelaksanaan Pepera di Tanah Papua yang dianggap cacat hukum dan pengaruh tekanan militer. Faktanya pelaksanaan Pepera 1969 sudah diterima oleh dunia Internasional. Walau demikian ada baiknya perenungan pelaksanaan Pepera 1969 ini bisa menjadi semacam pelajaran berharga yang tak boleh dilupakan oleh generasi muda Papua. (Jubi/Dominggus A Mampioper)
01.04 | 0 komentar

Kisah Selingkuh Istri TKI - Ragam

Written By Unknown on Jumat, 03 Januari 2014 | 15.56

15.56 | 0 komentar

Label 3

Welcome Guys

My Headlines

Entri Populer

Blog Archive