 |
| Polisi Jayapura dan para aktivis Papua yang berunjuk rasa saat kedatangan Melanesian Spearhead Group (MSG). Foto: Khatarina Lita |
Menurut Kapolresta Jayapura, Alfred Papare, koordinator aksi unjuk rasa, Markus Haluk dan 30-an aktivis digiring ke Polresta Jayapura dengan alasan tidak memiliki izin dalam aksinya. “Kami hanya memintai keterangan mereka. Tidak ada penangkapan, pemukulan maupun intimidasi saat dilakukan pengamanan unjuk rasa,” jelas Alfred Papare kepada wartawan di Jayapura, Senin (13/1).
Hingga berita ini diturunkan Markus Haluk dan dua rekannya masih dimintai keterangan oleh penyidik. Sementara 30-an aktivis lainnya berada di halaman polres setempat.
“Jika mengacu pada UU no 9/1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum, aksi ini telah menyalahi aturan dan dapat dibubarkan. Namun, kami tidak membubarkan mereka, hanya saja saat itu saya menawarkan kepada massa, apakah mau stop dan Markus Haluk kami amankan karena dia sebagai penanggung jawab dalam aksi tersebut,” ujar Alfred.
Sementara, Juru bicara Polda Papua, Pudjo Sulistyo menambahkan, tidak ada dugaan pelanggaran HAM dan intimidasi yang dilakukan dalam pengamanan aksi unjuk rasa di Kantor DPR Papua hari ini. Soal penangkapan para aktivis, ia menyatakan, sudah sesuai prosedur.
“Seharusnya 3 hari sebelum aksi berlangsung, massa ini sudah mengajukan pemberitahuan dan izin kepada kepolisian, tidak tiba-tiba muncul dan melakukan aksi di gedung itu. Dalam pengamanan sejumlah aktivis, juga tidak dilakukan pemukulan dan intimidasi lainnya. Namun jika ada massa yang menolak diamankan, ya tetap kita sesuai dengan protap yang ada,” jelasnya di Jayapura, senin (13/1).
Salah satu aktivis yang diamankan, Elias mengaku tidak menerima Markus Haluk dan dua rekan lainnya ditangkap terlebih dahulu di DPR Papua. Sebab, unjuk rasa yang dilakukan tidak melakukan aksi kekerasan dan berlangsung tertib.
“Massa sengaja menggelar aksinya di kantor tersebut, karena kantor DPR kan sebagai kantor rakyat. Ini dimaksudkan agar para anggota dewan dapat memfasilitasi massa dengan kedatangan tamu MSG. Namun belum juga masuk ke halaman kantor itu, aparat kepolisian langsung menghadang kami dan sempat terjadi perlawanan. Kamera handcam dan kamera foto kami diambil dan gambarnya dihapus oleh polisi,” jelasnya.
Beberapa barang bukti yang diamankan di Polresta Jayapura antara lain spanduk bertuliskan “West Papua People Support WPNCL for MSG Membership” yang di bagian kirinya terdapat gambar bendera Bintang Kejora. Spanduk lain bertuliskan soal dukungan penuh bangsa Papua sebagai anggota MSG untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan.
Pertemuan Gubernur dan MSG
Gubernur Papua, Lukas Enemebe usai melakukan pertemuan tertutup selama lebih dari dua jam dengan para delegasi MSG menyebutkan, masyarakat Papua diminta untuk tidak mengingat masa lalu yang ada dugaan pelanggaran HAM. Sebab saat ini dapat ditata kembali bersama-sama dengan pemerintah setempat.
“Saya mengerti bahwa selama Orde Baru banyak terjadi pelanggaran HAM dan sejarah sudah mencatat. Namun, reformasi telah bergulir dan Indonseia sudah lebih terbuka dengan melahirkan UU 21/2001 bagi Papua. Kami lebih mendorong pembangunan di Papua, dengan segala potensi yang ada, untuk untuk kemajuan rakyat Papua,” jelasnya.
Kunjungan MSG, kata Lukas, atas permintaan masyarakat Papua yang berada disana. “Ini kunjungan untuk pertama kalinya dan kami pasti akan melakukan kunjungan balasan kepada mereka. Ke depan kami akan mengadakan pertemuan lebih terbuka, sehingga semua orang dapat melihat perubahan yang ada. Hubungan yang akan dibangun akan lebih kepada hubungan budaya, ekonomi dan saling melakukan kunjungan,” katanya.
Sementara, Menteri Luar Negeri Papua Nugini, Hon Rimbink Pato dalam keterangannya kepada wartawan mengaku selama diskusi dengan Muspida Papua menilai ada beberapa kesamaan, khususnya dari sisi budaya. “Salah satu yang dibahas adalah kesepakatan pembangunan ekonomi, regulasi Papua, serta di bidang perdagangan joint venture. Pemberlakukan Otsus di Papua juga sangat menarik,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa dua negara lainnya yakni Vanuatu dan New Kaledonia memutuskan mengundurkan diri berkunjung ke Papua disaat keberangkatan. Ia juga tidak mengetahui alasannya secara rinci.
Rombongan MSG yang berkunjung ke Papua hari ini (13/1) terdiri dari tiga menteri luar negeri, masing-masing Menteri Luar Negeri Fiji Ratu Inoke Kubuabola, Menlu Papua Nugini Rimbink Pato dan Menlu Salomon Soalaoi Clay Forau. Kunjungannya ke Papua hari ini adalah bertemu degan Muspida Papua, melakukan kunjungan ke SMK 1 Jayapura dan Bank Papua. Rombongan ini langsung kembali Jakarta. “Rombongan ini sengaja menggunakan helikopter dari Kodam Cenderwasih ke Bandara Sentani untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan,” ujar salah satu sumber yang namanya enggan disebutkan.
Sementara menyambut kedatangan rombongan MSG, Kampus Universitas Cenderawasih di Abepura ditutup oleh sejumlah mahasiswa yang menamakan diri Gempar. Sejumlah mahasiswa ini meminta agar delegasi MSG bertemu dengan masyarakat Papua, tapol/napol dan korban pelanggaran HAM.
09.05 | 0
komentar
